{"id":29403,"date":"2020-01-15T18:01:55","date_gmt":"2020-01-15T11:01:55","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29403"},"modified":"2020-01-15T18:02:02","modified_gmt":"2020-01-15T11:02:02","slug":"bagasi-hilang-dan-pengaturan-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/bagasi-hilang-dan-pengaturan-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Bagasi Hilang dan Pengaturan di Indonesia"},"content":{"rendered":"\n

Bagasi hilang bukan merupakan kasus yang\nbaru di Indonesia. Hal yang lazim kita lakukan saat mengetahui bagasi kita\nhilang adalah melapor ke pihak penerbangan, untuk kasus yang beruntung, bagasi\nnya akan dikembalikan walaupun membutuhkan waktu tidak menentu, terkadang bisa\ncepat namun bisa juga lambat. Namun di beberapa kasus yang lain, ada bagasi\nyang hilang lalu tidak ketemu.  Kalau\nsudah terjadi hal seperti ini, apakah yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita\nlakukan adalah meminta ganti rugi terkait dengan bagasi kita yang hilang\ntersebut. Bagaimana perhitungannya? Apakah peraturan di Indonesia sudah ada\nyang membahas hal tersebut?<\/p>\n\n\n\n

Mari hal ini kita bahas dari hukum\ninternasional terlebih dahulu, Indonesia saat ini telah meratifikasi Convention\nfor the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air<\/em>\n(Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara\nInternasional), atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Montreal 1999 yang\nmerupakan amandemen dari Konvensi Warsawa 1929 yang telah ditetapkan oleh International\nCivil Association Organization<\/em> (ICAO). <\/p>\n\n\n\n

Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 ini\ntelah diadopsi ke dalam peraturan nasional Indonesia melalui Peraturan Presiden\nRepublik Indonesia Nomor: 95 tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang\nPengesahan Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara\nInternasional. Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku sejak 23 November\n2016.[1]<\/a><\/p>\n\n\n\n

Dengan diratifikasinya Konvensi Montreal\n1999 tersebut, Indonesia kini dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah\ndiatur di dalam Konvensi Montreal 1999 ke dalam regulasi nasionalnya dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara\nIndonesia apabila menjadi korban yang terdampak kerugian pada penerbangan\nInternasional.<\/p>\n\n\n\n

Adapun nilai terbaru tanggung jawab\npengangkut sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Konvensi Montreal 1999\nadalah:[2]<\/a><\/p>\n\n\n\n

  1. Jumlah kompensasi bagi penumpang yang meninggal atau menderita akibat\nkecelakaan pesawat udara sampai dengan 113.100 Special Drawing Rights (SDR)\nsesuai dengan Pasal 21 ayat (1);<\/em><\/li>
  2. Jika penumpang ingin mengajukan klaim melebihi batas 113.100 SDR tersebut,\nberlaku asas tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on\nfault). Maskapai penerbangan harus membuktikan bahwa tidak ada kesalahan yang\ndisengaja di pihaknya sesuai dengan Pasal 21 ayat (2);<\/em><\/li>
  3. Dalam hal kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan pesawat udara,\nmaskapai penerbangan wajib memberikan kompensasi maksimum 4.694 SDR sesuai\ndengan Pasal 22 ayat (1);<\/em><\/li>
  4. Untuk kehilangan, kerusakan, ataupun musnahnya barang bawaan dan bagasi,\ntanggung jawab pengangkut udara dibatasi sampai dengan maksimum 1.131 SDR\nsesuai dengan Pasal 22 ayat (2);<\/em><\/strong><\/li>
  5. Untuk pengiriman kargo, pada kerusakan, kehilangan, keterlambatan, atau\nmusnahnya kargo, pengirim berhak atas ganti rugi maksimum 19 SDR per kilogram\nsesuai dengan Pasal 22 ayat (3);<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n

    (1 SDR setara dengan sekitar 1,38 USD berdasarkan data IMF per tanggal 2 Januari 2019)[3]<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    Sedangkan hukum nasional yang mengatur\nmengenai penerbangan domestik tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan No.\nPM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (\u201cPermenhub\n77\/2011<\/strong>\u201d).<\/p>\n\n\n\n

    Dalam Pasal 2 Permenhub 77\/2011 disebutkan\nbahwa:<\/p>\n\n\n\n

    Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    1. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka;<\/em><\/li>
    2. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;<\/em><\/li>
    3. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;<\/em><\/strong><\/li>
    4. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo;<\/em><\/li>
    5. Keterlambatan angkutan udara;<\/em><\/li>
    6. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Dalam Pasal 2 huruf c PM 77\/2011 tersebut\ndisebutkan bahwa \u201chilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat<\/strong>\u201d.\nPengertian dari bagasi tercatat itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang No. 1\nTahun 2009 tentang Penerbangan (\u201cUU Penerbangan<\/strong>\u201d). Dalam Pasal 1 angka\n24 dan 25 disebutkan pengertian dari Bagasi Tercatat dan Bagasi Kabin.<\/p>\n\n\n\n

      Pasal 1 angka 24 UU\nPenerbangan<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

      Pasal 1 angka 25 UU\nPenerbangan<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

      Beranjak dari pengertian bagasi kabin dan bagasi\ntercatat, kita berlanjut ke masalah jumlah ganti kerugian yang harus diberikan\npengangkut kepada penumpang yang\nmengalami kehilangan, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat. Hal ini diatur\ndalam Pasal 5 Permenhub 77\/2011, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

      Pasal 5 Permenhub 77\/2011<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n